Bekasi Kota Satelit Yang Problematik

Oleh: Ummu Khanza (Aktivis Dakwah)

POROSNARASI.COM — Bekasi digadang-gadang menjadi salah satu kota satelit yang nyaman untuk ditinggali. Namun pada faktanya banyak problematika yang terjadi di kota ini. Mulai dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi lintas fraksi menyoroti kinerja BUMD yang dianggap belum berkontribusi untuk meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). (beritabekasi.co.id, 28/4/2025)

Maraknya aksi vandalisme di jalan-jalan utama Kota Bekasi dinilai sebagai bentuk kelalaian yang terabaikan. Pasalnya, dari 82 titik CCTV yang terpasang di wilayah tersebut, hanya 32 titik yang berfungsi. (dakta.com, 27/4/2025)

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk melakukan pengadaan insinerator sebagai solusi pengolahan sampah di 187 desa terancam batal. Proses perizinan yang rumit di Kementerian Lingkungan Hidup serta keterbatasan kondisi keuangan daerah menjadi hambatan utama, meskipun program ini telah mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (radarbekasi.id, 28/4/2025)

Kemudian di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp127 miliar. Namun, hingga kini, penggunaan hasil efisiensi tersebut belum jelas peruntukkannya. (radarbekasi.id, 23/4/2025)

Carut marut yang terjadi saat ini tidak lain karena sistem Kapitalisme. Sistem ini menjadikan aspek manfaat sebagai pondasi dalam melakukan segala aktivitas, alhasil para pemimpin daerah maupun pusat tidak akan benar-benar mengurusi permasalahan rakyatnya. Pengabaian terhadap permasalahan rakyat akan menjadi sesuatu yang lumrah terjadi dalam sistem ini.

Selain itu sumber dana APBD hanya terpusat pada dana dari Pemerintah dan PAD yang sebagian besar berasal dari sektor Pajak. Tidak heran jika dana tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun disatu sisi ketika Pemerintah semakin menggencarkan sumber dana dari sektor pajak, maka rakyat pun akan semakin tercekik dengan beban pajak tersebut. Sehingga permasalahan dalan negeri ini tidak akan pernah selesai, justru akan semakin runyam. Belum lagi adanya konsep otonomi daerah dalam sistem Kapitalisme saat ini yang sejatinya adalah bentuk lepas tanggung jawab Pemerintah pusat terhadap daerah-daerah atas nama pemberdayaan kota.

Pengaturan kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme tersebut jelas sangat berbeda dengan pengaturan dalam sistem Islam. Islam mempunyai seperangkat aturan yang mampu mengatur seluruh permasalahan masyarakat dari lingkup masyarakat kecil, daerah hingga pusat.

Pertama, dalam Islam seorang Pemimpin adalah pelayan umat, jadi seorang pemimpin daerah ataupun Khalifah mereka akan benar-benar mementingkan kepentingan rakyatnya atas dasar akidah Islam, bukan atas dasar aspek kepentingan ataupun kemanfaatan. Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan rakyat yang menjadi pelayan pemimpin” (HR. Abu Dawud).

Kedua, Islam melarang privatisasi sumber daya alam, sehingga negara akan mengelola berbagai sumber daya alam dalam jumlah besar untuk kepentingan rakyat dan dikembalikan kepada rakyatnya. Selain itu, sumber dana Negara Islam berasal dari banyak sektor seperti anfal, ghanimah, fa’i, Kharaj, jizyah, harta milik umum, harta milik negara, khumus, zakat dan lainnya. Dimana sumber pemasukan ini dan pos-pos pengeluaran anggarannya telah ditetapkan dan disusun berdasarkan ketentuan syariah untuk berbagai kepentingan rakyatnya.

Ketiga, pengaturan dalam Negara Islam akan tersentral dari pusat, sehingga setiap daerah akan diberikan dana sesuai kebutuhan masing-masing untuk kepentingan rakyatnya. Semisal pengadaan insinerstor untuk pengelolaan sampah jelas akan sangat diutamakan oleh Negara, karena itu termasuk perkara penting yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Oleh karenanya satu-satunya solusi untuk berbagai problematika yang terjadi di Bekasi tidak lain adalah dengan kembali pada aturan Allah SWT. Wallahu a’lam bish-shawab.[]

Illustration by Google

__________________

Disclaimer: POROSNARASI.COM adalah wadah untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua penulis bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan yang dibuat dan dipublished di POROSNARASI.COM. Penulis dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum Syara’ dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.