Banyak pegawai negeri yang digaji oleh negara, tetapi mereka justru lalai dalam tugasnya atau bahkan menyalahgunakan wewenang. Ini adalah konsekuensi dari sistem sekular kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, materi menjadi prioritas utama, dan manusia cenderung menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi tanpa peduli apakah itu merugikan rakyat atau tidak.
Oleh: Nabihah (Aktivis Dakwah)
POROSNARASI.COM, POROS OPINI – Kondisi sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan saat ini sungguh memprihatinkan. Alih-alih menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab, banyak di antara mereka justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bukannya melayani masyarakat, mereka malah menjadi beban bagi rakyat dengan praktik korupsi, pungutan liar (pungli), hingga kelalaian dalam menjalankan tugas.
Kasus terbaru yang mencerminkan hal ini adalah tindakan pungli oleh oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang sopir angkot yang didenda Rp1,5 juta hanya karena terlambat mengikuti uji kelayakan kendaraan (KIR) (Liputan6.com, Jakarta).
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai kasus seperti ini sudah terlalu sering terjadi dan meminta aparat penegak hukum segera bertindak. Namun, pertanyaannya, apakah ini akan benar-benar ditindaklanjuti secara transparan atau hanya sekadar wacana yang akan hilang begitu saja?
Tidak hanya itu, ada pula kasus seorang perempuan asal Kebumen, Jawa Tengah, yang menjadi korban penipuan kerja. Setelah membayar uang muka sebesar Rp4 juta kepada sebuah yayasan yang menjanjikannya pekerjaan di Cikarang, ia justru tidak pernah menerima panggilan kerja. Saat mencoba melaporkan kejadian ini ke Polsek Cikarang Barat, laporannya ditolak dengan alasan kekurangan berkas. Alih-alih mendapat perlindungan, ia justru diabaikan oleh aparat yang seharusnya menegakkan keadilan (Radarbekasi.id).
Dua kasus ini hanyalah contoh kecil dari bobroknya sistem yang ada. Banyak pegawai negeri yang digaji oleh negara, tetapi mereka justru lalai dalam tugasnya atau bahkan menyalahgunakan wewenang. Ini adalah konsekuensi dari sistem sekular kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, materi menjadi prioritas utama, dan manusia cenderung menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi tanpa peduli apakah itu merugikan rakyat atau tidak.
Berbeda dengan sistem Islam yang, ketika diterapkan secara kafah dalam naungan khilafah, akan membentuk individu-individu yang amanah dan bertanggung jawab. Dalam sistem Islam, setiap pemimpin dan pegawai negara sadar bahwa tugas mereka bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan sistem pendidikan berbasis akidah Islam, negara akan mencetak SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang tinggi. Mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan karena takut kehilangan jabatan, tetapi karena mereka sadar bahwa kelalaian dalam amanah akan berakibat pada kehidupan akhirat mereka.
Selain itu, khilafah juga memiliki mekanisme tegas dalam menindak pelanggaran. Suap dan pungli tidak akan dibiarkan berkembang karena setiap bentuk korupsi akan diberi sanksi yang setimpal. Dalam Islam, suap dan pungli merupakan dosa besar.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Laknat Allah terhadap penyuap dan yang menerima suap.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).
Karena itu, solusi dari berbagai permasalahan SDM di pemerintahan saat ini bukan sekadar perbaikan birokrasi atau penegakan hukum yang lemah, melainkan kembali kepada sistem Islam yang mampu mencetak individu-individu yang amanah dan memiliki rasa takut kepada Allah. Tanpa itu, kasus pungli, korupsi, dan penyelewengan jabatan akan terus berulang dan merugikan rakyat kecil yang seharusnya mereka lindungi. Wallahu a‘lam bish-shawab.[]
Picture Source by Google
__________________
Disclaimer
POROSNARASI.COM adalah wadah untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua penulis bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan yang dibuat dan dipublished di POROSNARASI.COM. Penulis dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum Syara’ dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
COMMENTS